Lombok Selatan Ditetapkan Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Quote:

Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bandara Internasional Lombok akan diresmikan pada September mendatang, pemerintah juga menetapkan areal seluas 1.200 hektar di Lombok Selatan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Itulah hasil sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pagi tadi. Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi menjelaskan hal ini, usai salat Jumat (22/7), di Kantor Presiden.

Pemerintah, melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah menetapkan NTB, bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk ke dalam koridor I. Koridor ini merupakan pintu gerbang utama pariwisata dan pendukung pangan nasional. "Pangan yang dimaksud termasuk peternakan, pertanian, dan kelautan," Hatta Rajasa menjelaskan.

"Presiden menegaskan dalam pertemuan tadi, bahwa NTB harus dipercepat dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisatanya," kata Hatta. Bandara Internasional Lombok yang akan diresmikan pada September 2011, berkapasitas 8 juta orang per tahun, sepuluh kali lipat dari kapasitas bandara sebelumnya. Dengan perluasan ini diharapkan akan lebih banyak wisatawan yang masuk ke Lombok.

Selain itu, pemerintah pusat dan pemprov NTB sepakat menetapkan areal seluas 1.200 ha di Lombok Selatan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. "Kawasan Mandalika (Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan) ini akan dijadikan tempat pertumbuhan baru di daerah Lombok Selatan dan NTB yang berbasis wisata," Hatta menambahkan.

"Yang juga tadi ditekankan oleh Presiden adalah pentingnya untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu energi, termasuk juga mengembangkan energi geothermal di daerah pegunungan Rinjani," ujar Hatta. Sedangkan sebagai pendukung pangan nasional, NTB sendiri akan difokuskan pada peternakan sapi, rumput laut, dan pertanian lain.

Sementara itu, Gubernur NTB Zainul Majdi menambahkan, pemprov NTB juga meminta perhatian khusus dalam soal dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandir. Alasannya, NTB cukup terpukul dengan adanya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

"Oleh karena itu kami meminta dua hal, yang pertama ada penguatan dari program PNPM Mandiri pedesaan, khususnya untuk daerah-daerah basis tenaga kerja agar kemudian bisa tercipta lapangan kerja di tingkat desa. Kedua, kami mengharapkan agar dilaksanakan percepatan penyelesaian Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di Pulau Lombok," ujar Majdi. (arc)

Sumber

poeipin 24 Jul, 2011